Rabu, 06 Juli 2011

Waspadai Kebijakan Pemerintah Thailand

K19-11 Seorang ibu yang sedang memilih jenis beras di tengah melonjaknya harga beras di Pasar Besar, Kota Pasuruan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, perubahan pemerintahan di Thailand dikhawatirkan akan memengaruhi harga beras di pasar internasional. Hal itu pada gilirannya akan memengaruhi harga beras di dalam negeri.

Menurut Bayu, melihat perkembangan kebijakan baru Pemerintah Thailand dan situasi harga beras di pasar internasional ke depan, sudah saatnya kita memiliki kebijakan yang lebih lugas.

"Perlu tindakan cepat. Kalaupun ada keputusan (terkait kebijakan perdagangan), hal itu harus disampaikan secara lugas dengan melihat perkembangan pasar beras dunia dan peluang yang bisa diambil," ucap Bayu.

Menurut Bayu, meski saat ini dampak kebijakan baru Pemerintah Thailand terhadap perberasan belum berpengaruh ke dalam negeri, harga beras di Indonesia sudah naik. Apalagi kalau kebijakan baru dijalankan, tekanan terhadap harga beras di dalam negeri akan semakin kuat.

Menurut Bayu, soal perberasan terkait kebijakan Pemerintah Thailand yang baru di bawah calon perdana menteri Yingluck Shinawatra tidak akan berbeda jauh dibanding saat pemerintahan Thaksin.

Saat itu, pemerintahan Thaksin memberikan dukungan besar terkait pembangunan program pedesaan. Sekarang pun, salah satu isu utama kampanye adalah memberikan dukungan kepada petani padi.

"Tujuannya nanti semacam memberikan harga dasar kepada petani, untuk meningkatkan harga beras di petani," katanya.

Saat ini saja, para pedagang beras di Thailand menahan penjualan beras untuk melihat gambaran lebih rinci terkait dukungan harga pemerintah itu. Yang perlu diingat, Thailand merupakan pengekspor beras terbesar dunia.

Kenaikan harga beras di Thailand biasanya akan langsung diikuti naiknya harga beras di Vietnam. Meski demikian, kenaikan harga beras Vietnam tidak akan melampaui harga Thailand.

Baca juga artikel lain

0 komentar:

Posting Komentar

Contact